Wow, Biaya Pembangunan Gedung Baru DPR = 32.000 Gedung Sekolah!! ~ an Ordinary Netter

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan DPR melanjutkan pembangunan gedung baru dengan anggaran Rp1,1,38 triliun masih menuai kecaman. Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Gedung Baru DPR melansir, angka pembangunan gedung baru wakil rakyat setara dengan biaya pembangunan 32.000 gedung sekolah di seluruh Indonesia. Pilih yang mana?

"Apabila anggaran gedung DPR senilai Rp1,138 triliun digunakan untuk pembangunan sekolah, setidaknya dapat membangun sebanyak 32.000 gedung sekolah yang baru," kata salah seorang aktivis koalisi, Emerson Yuntho, di Gedung DPR, Selasa (12/4/2011).

Oleh karena itu, koalisi menilai, Dewan sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak sensitif terhadap keadaan masyarakat saat ini. DPR dituding lebih mengutamakan kepentingannya sendiri daripada memprioritaskan kepentingan publik. Selain itu, anggaran pembangunan gedung baru dinilai bisa dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, ataupun pertanian. Koalisi mencatat, data Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2008 menunjukkan jumlah gedung sekolah dasar hingga menengah atas di Indonesia yang mengalami kerusakan mencapai 170.000 sekolah.

Sementara itu, di sektor lainnya, anggaran pembangunan gedung yang direncanakan hingga 36 lantai ini dapat dialokasikan untuk pengadaan lahan sawah hingga 20.000 hektar atau justru membangun 11.600 rumah sederhana untuk masyarakat.

Koalisi menuntut agar rencana pembangunan gedung baru segera dibatalkan. Dengan demikian, anggarannya bisa dikembalikan DPR kepada negara untuk menambah jumlah anggaran peningkatan kesejahteraan rakyat

Marzuki: Cuma Elite yang Bisa Bahas Gedung Baru DPR, Rakyat Biasa Tak Bisa

Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie dengan tegas menyatakan tidak setuju dengan usulan diadakannya survei untuk mengetahui persetujuan masyarakat terhadap pembangunan gedung baru DPR. Sebab, kalau disurvei diadakan, hasilnya pasti seratus persen rakyat menyatakan tidak perlu pembangunan gedung.

"Kalau ditanya, ini jelas saya sampaikan, ya, kalau ditanya, masyarakat tanya 'perlu gedung baru atau tidak?' Seratus persen jawabnya tidak. Karena tidak dijelasin. Kalau sistem surveinya perlu gedung baru atau tidak, semua jawab tidak, karena gedung sudah ada," kata Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

"Tapi kalau dijawab bagaimana kita ingin memperbaiki DPR dari posisi sekarang menjadi posisi ke depan itu, inginnya bagaimana, kita jelaskan keperluan-keperluannya, baru ada gedung di situ, baru orang bilang, 'oh, perlu gedung'," imbuh Marzuki.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat, M Jafar Hafsah, mengusulkan agar segera digelar survei untuk mengetahui persetujuan masyarakat terkait pembangunan gedung baru DPR. Menurut Jafar, yang juga kolega Marzuki di DPR ini, survei dapat memberikan gambaran opini masyarakat tentang pembangunan gedung.

Ditanya apakah metode survei yang diusulkan Jafar tidak pas, Marzuki menjawab, rakyat biasa tidak bisa diajak memikirkan perbaikan sistem DPR, termasuk di dalamnya pembangunan gedung baru.

"Ini cuma orang-orang yang elite yang paham yang bisa membahas ini, rakyat biasa nggak bisa dibawa. Kalau rakyat biasa dibawa memikirkan bagamana perbaikian sistem, bagaimana perbaikan organisasi, bagaimana perbaikan infrastruktur, rakyat biasa pusing pikirannya," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Marzuki mengatakan, bagi rakyat yang penting adalah kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi.

"Rakyat biasa dari hari ke hari yang penting perutnya berisi, udah jalan, makan, kerja, ada rumah, ada pendidikan, selesai rakyat. Jangan diajak ngurusin yang begini. Urusan begini orang-orang pinter-pinter ajak bicara, ajak kampus-kampus bicara, kita diskusikan. Saya siap, kok, untuk didiskusikan," kata Marzuki.

Lebih dari itu, Marzuki mengajak semua pihak untuk memikirkan substansi pembangunan gedung baru DPR yang merupakan bagian dari Rencana Strategis DPR 2009-2014.

"Mari kita bicara substansi, kalau semua dipolitisir, hancur republik ini," ujarnya